News Details

Wacana nuklir sebagai energi telah berlangsung empat dasawarsa. Sampai kini pun pemerintah belum memutuskan apakah akan memanfaatkan nuklir sebagai energi atau tidak. Jika mengikuti pro-kontra, energi nuklir ini akan terus menjadi wacana samapai puluhan tahun mendatang. Sudah saatnya pemerintah bersikap. Sikap apa yang harus diambil pemerintah? Nuklir memang menjadi salah satu pilihan sebagai penyangga pasokan energi, meskipun di dalam Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014, dijadikan sebagai alternatif terakhir. Alasan energi yang masuk kategori energi terbarukan ini dijadikan pilihan terakhir, karena membutuhkan standar keamanan kerja dan keselamatan yang tinggi, serta pertimbangan dampak radiasi nuklir terhadap lingkungan. Dalam seminar tentang pemanfaatan nuklir untuk energi yang diselenggarakan IAGI-MGEI dan Batan beberapa waktu lalu di Serpong, anggota DEN (Dewan Energi Nasional) Andang Bachtiar memaparkan pentingnya nuklir untuk segera dieksekusi menjadi bagian dari energi alternatif. Lewat makalah berjudul ‘Kebijakan Energi Nasional dan Pengelolaan Mineral Radioaktif’, Andang banyak menyinggung tentang tantangan bauran energi terutama menyangkut tentang pemanfaatan nuklir. Dari data yang disajikan, bauran energi pada 2013 adalah minyak bumi (46 persen), batubara (31 persen), gas bumi (18 persen), serta energi baru dan terbarukan (lima persen). Pada 2025 ditargetkan minyak bumi (25 persen), batubara (30 persen), gas bumi (22 persen), serta energi baru dan terbarukan (23 persen). Selanjutanya pada 2050 ditargetkan minyak bumi (20 persen), batubara (25 persen), gas bumi (24 persen), serta energi baru dan terbarukan (31 persen). Dari sisi energi baru dan terbarukan (EBT), target menjadi 23 persen pada 2025 bukan pekerjaan mudah. Itu berarti dibutuhkan 93 juta tons of oil equivalent (TOE) yang terdiri atas pembangkit listrik 41,7 giga watt (GW) dan 23 TOE berupa biodisel, biomassa, bioetanol, dan bioavtur. Khusus untuk listrik, menaikkan dari 11 gigawatt (GW) menjadi 41,7 GW hanya dalam waktu 10 tahun perlu upaya revolusioner dan kerja ekstra untuk mewujudkannya. Menurut perhitungan Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, untuk mencapai target 23 persen dibutuhkan dana Rp 1.600 triliun. Dari jumlah itu Rp 1.400 triliun bisa dipenuhi melalui investasi, sedangkan Rp 200 triliun diperoleh dari subsidi dan insentif. Sejauh ini Kebijakan Energi Nasional (KEN) sudah memetakan potensi bahkan sudah comitted project beberapa sumber daya yakni PLT Arus Laut (0,007), PLT Bayu (1,4 GW), PLTS (3GW), PLT Bioenergi (4,6 GW), PLT Matahari (2,2 GW), PLTA (13 GW), dan PLTP (7 GW) atau totalnya mencapai 31,7 GW. Dengan begitu masih ada kekurangan 10 GW. Dari mana menambal kekurangan tersebut? ‘’Kekurangan itu yang sedang dibahas di sidang-sidang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN),’’ kata Andang. Sebetulnya untuk mengisi kekurangan itulah nuklir bisa mengambil peran. Menurut Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto, jika 2016 ini pemerintah memutuskan untuk membuat PLTN, pada 2024-2025 pembangkit siap beroperasi. Rencananya, generasi pertama PLTN nanti berkapasitas 4x 1,1 GW – 1,5 GW, jadis ekitar 5 GW. Memang untuk membangun PLTN ini membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup lama. Dengan kapasitas sebesar itu dibutuhkan dana Rp 50 triliun dan masa pembangunan 7-8 tahun. Dari sisi ketersediaan material sumber daya nuklir, Indonesia memiliki beberapa wilayah yang kayadengan mineral radioaktif terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di Kalimantan Barat misalnya terdapat potensi sumber daya uranium sebanyak 26,7 ton, Kalimantan Timur (17,8 ton), dan Bangka Belitung (29,7 ton). Sedangkan untuk thorium di Banga Belitung (126,2 ton) dan Kalimantan Barat (4,7 ton) – sumber (BATAN, Sukadana, 2015). Tentang teknologi, menurut Yus Rusdian Akhmad, deputi bidang pengkajian keselamatan nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (Bapeten) saat ini sudah semakin canggih yakni teknologi Generasi Tiga Plus. Generasi ini diklaim jauh lebih aman dibanding generasi sebelumnya seperti reaktor nuklir di Fukushima Jepang dan reaktor Chernobyl di Rusia yang masih menggunakan teknoogi Generasi Dua. Teknologi nuklir Generasi Tiga Plus ini memiliki kelebihan berupa sistem keamanan pasif. Maksudnya, jika misalnya operator terlambat datang, kemudian suplai listrik mati, reaktor masih aman sampai beberapa hari. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu cepat, BATAN sekarang sudah mulai pengembangan dan penelitian untuk nuklir Generasi Empat yang kelak akan lebih ramah lingkungan dan lebih aman. Nuklir sampai saat ini masih menjadi andalan untuk pembangkit listrik, baik di negera maju maupundi negara berkembang. Dari data yang disajikan World Nucler Association, Amerika Serikat misalnya, 19 persen listrik dari PLTN dengan output 101,1 GW, Perancis 77 persen (63,4 GW), Jepang 28 persen (46,23 GW), Jerman 26 persen (20,3 GW), dan Korea 35 persen (17,7 GW). Jeman berkeinginan menghapus PLTN pada 2022, ada yang mendukung tak sedikit yang menyangsikan. Menurut Andang, sampai saat ini di DEN masih terjadi perdebatan yang alot mengenai pemanfaatan nuklir untuk energi. Di lembaga itu, anggotanya berasal dari berbagai pemangku kepentingan, Andang berkali-kali terlibat perdebatan dengan mereka yang kontra. Pada akhirnya nanti hanya Presiden lah sebagai ketua DEN yang memutuskan. Secara teknologi, BATAN dengan para ahli nuklirnya sudah siap. Dari sisi bahan baku, tak perlu dikhawatirkan. Tinggal keberanian untuk memutuskan ‘ya’ atau ‘tidak’. Perdebatan pro-kontra yang sudah memakan waktu sampai 40 tahun sudah cukup.