News Details

  • 13-10
  • 2016

SIARAN PERS IAGI: MORATORIUM IUP HARUS SEGERA DICABUT

Bandung, 11 Oktober 2016. Di sela-sela acara Pertemuan Ilmiah Tahunan IAGI dan Konggres GEOSEA, IAGI mengeluarkan siaran pers terkait dng pentingnya percepatan eksplorasi mineral dan batubara.

Latar Belakang

Salah satu pengaruh pertumbuhan ekonomi global 2016, adalah tekanan atas harga komoditas global. Dalam 2 (dua) tahun ke depan, harga komoditas diproyeksikan akan relatif tetap rendah. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas, dipastikan pertumbuhan ekonomi masih tetap melemah. Bahkan, Bank Indonesia, mempoyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional 2016 sebesar 5.1 %. Pemerintah harus membuat terobosan agar sektor pertambangan bergairah.

Oversupply pada sejumlah komoditas di tengah pertumbuhan ekonomi yang rendah, menempatkan harga komoditas migas dan tambang (mineral dan batubara) akan tetap tertekan. Sikap negara-negara OPEC yang tetap mempertahankan tingkat produksi untuk mempertahankan pendapatan fiskal mereka, telah membuka mata bahwa kembali tingginya harga minyak, bukan hal yang mudah. Demikian juga komoditas industri mineral dan batubara (minerba), yang selama ini diuntungkan dengan permintaan yang tinggi atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Namun, pelemahan ekonomi Tiongkok membuat permintaan komoditas minerba menurun tajam.

Harus diakui, Indonesia bukan pelaku utama dalam memainkan harga komoditas di pasar perdagangan internasional. Yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan melakukan berbagai langkah efisiensi pada skala korporasidisamping langkah strategis jangka panjang memposisikan sumberdaya kebumian sebagai cadangan strategis nasional. Namun, efisiensi jangka pendek yang telah dilakukan oleh pihak pengusaha pelaku industri migas dan pertambangan, tidak akan bergerak optimal selamapemerintah tidak paralel dalam melakukan revisi yang terkait dengan kebijakan fiskal. Sinergi yang terus harus dijaga dan diperkuat antara investor migas dan pertambangan menjadi sebuah startegi nasional, menjadi jalan untuk memperkuat pemerintah dalam keinginannya untuk terus meningkatkan pendapatan dari sektor migas maupun minerba sebelum sektor ini dapat memposisikan diri sebagai cadangan nasionalPerlu diingatdalam pelaksanaan kegiatan sektor ini tetap harus terjaga dalam koridor good mining practices.

Atas tekanan harga komoditas, dipastikan hampir sebagian besar dan bahkan semua investor telah mengurangi budget eksplorasinyaHal ini dirasa cukup ironis mengingat untuk menghadapi tantangan nasional ke depan, khususnya kepentingan atas pendapatan negara dan reposisi sumberdaya sebagai ketahanan nasional, neraca inventori sumberdaya energi dan minerba harus terus terjaga tetap positif dan bahkan diharapkan meningkat tajam untuk tujuan nasional  tesebut.

Menghadapi serta memecahkan masalah di sektor pertambangan minerba, perlu sikap tegas dan konsistensi pemerintah atas visi jangka panjang dan misi berjangka lebih pendek yang harus dimiliki Bagi Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) sebagai organisasi profesi yang telah berusia 56 tahun, partisipasi aktif dalam menyelesaikan isu yang menyelimuti industri yang terkait dengan ilmu kebumian menjadi salah satu tanggung jawab keahlian profesi demi pencapaian cita-cita negara. 

Usulan IAGI

Melihat masalah makro dihadapi oleh industri pertambangan minerba saat ini dan ke depan serta mengingat hampir semua profesi kegeologian terlibat secara profesional dalam industri kebumian ini, maka untuk menjaga kepentingan nasional secara menyeluruh, IAGI mengusulkan solusi sebagai quick win dengan harapan agar industri pertambangan minerba dapat terus terjaga dan tumbuh ke arah lebih konstruktif, demikian kata Ketua Umum IAGI, Sukmadaru Prihatmoko di hari pembukaan PIT IAGI dan Konggres GEOSEA di Bandung. 

Adapun usulan atau quick win sebagai berikut:

  1.  Moratorium Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perlu dicabut dan proses lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) segera dilakukan, khususnya kepentingan dalam memperluas cakupan wilayah dalam menggerakkan kegiatan eksplorasi guna meningkatkan neraca inventorisumberdaya kebumian nasional.
  2. Perijinan agar dapat dibuat menjadi lebih efisien dengan dibangunnya sinergi antar kementerian terkait.Diterapkannya ijin satu pintu bisa menjadi solusi yangsemangat dan visinya perlu diletakkan sebagai kepentingan nasional. Kemudahan/aksesibilitas data yang bersifat regional hendaklah menjadi standar agar para pelaku eksplorasi bisa mendapatkan gambaran umum atas area-area potensial yang ditawarkan.
  3. Pemerintah perlu segera melakukan berbagai langkah penyesuaian/ perbaikan yang terkait dengan kebijakan fiskal untuk industri pertambangan, antara lain insentif bagi pelaku eksplorasi, keringanan pajak (dan atau taxholiday) serta berbagai pajak yang lain seperti iuran tetap, PBB dll. yang saat ini dirasa memberatkan bagi pelaku eksplorasi
  4. Pengelolaan industri pertambangan paska dikeluarkannya UU Minerba yang berjalan lambat (khususnya penerbitan PP terkait) secara langsung telah mempengaruhi laju dan besaran investasi. Mencermatipeta persaingan perdagangan minerba internasional dan kebutuhan riil peningkatan pemasukan negara dari sektor pertambangan; semestinya relaksasi aturan bisamenjadi salah satu alternatif khususnya bagi komoditas tambang yang memiliki kadar rendah, yang selama ini dikategorikan sebagai waste dan menjadi beban proyek.Relaksasi aturan tentang pengolahan mineral bijihberkadar rendah diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi kelangsungan hidup proyek dan menjadi salah satu subyek pendapatan negara.
  5. Pemerintah melalui instansi terkait seperti Badan Geologiperlu mempromosikan potensi target-target eksplorasi baru yang tidak umum/ unconventional exploration targetsseperti deposit emas tipe orogenik, nikel sulfida, timah sulfida dan bahan-bahan tambang lain sebagai daya tarik investasi pertambangan baru. Lebih ke depannya untuk mencukupi keperluan industrialisasi Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, perlu juga mulai digalakkan penerapan konsep, metode dan teknik terbaru dalam melakukan eksplorasi untuk target-target konvensional untuk menemukan deposit-deposit baru. Organisasi profesi seperti IAGI-MGEI bisa membantu melakukan identifikasi potensi-potensi yang ada serta membagi pengetahuan tentang konsep, teknik dan metode baru tersebut.
  6. Pembuatan langkah strategis pemerintah dalam kaitan peningkatan neraca inventori sumberdaya kebumiansecara menyeluruh melalui kegiatan eksplorasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak bahan baku yang digunakan dalam industrialisasi bersumber dari sumber daya kebumian yang ada di Indonesia. Untuk mengundang minat pelaku eksplorasi, langkah strategis ini perlu dituangkan dalam rencana kegiatan kerja bertahap yang jelas (dalam bentuk road map). (SP/AZD)
iagi-logo